PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari sepenuhnya perlunya penegakan disiplin kerja. Oleh karena itu, terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja atas peraturan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, dapat dikenakan sanksi.


Seorang Pekerja dapat dikenakan sanksi peringatan lisan oleh atasannya. Sanksi peringatan lisan ini lebih bersifat nasihat, namun demikian atasan yang bersangkutan membuat nota tertulis menghenai hal tersebut, dan Pekerja yang bersangkutan menanda-tangani nota tersebut, sebagai bukti bahwa ia telah menerima peringatan lisan dari atasannya. Nota yang telah ditanda-tangani bersama tersebut, kemudian disimpan sebagai arsip atasan.


Sanksi surat peringatan tertulis bersifat hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja. Dalam surat peringatan harus dijelaskan apa jenis pelanggaran dan kapan hal tersebut terjadi. Surat peringatan harus ditanda-tangani oleh atasan Pekerja yang bersangkutan, dengan tembusan HR dan Serikat Pekerja.

Surat peringatan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), Satu rangkap diberikan kepada Pekerja yang bersangkutan, dua rangkap lainnya disimpan atasan Pekerja dan HR. Berdasarkan berat ringannya pelanggaran, sanksi surat peringatan terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan.

1. Surat Peringatan Tertulis I. ( S.P. I )
S.P. I, diberikan kalau setelah menerima peringatan lisan, Pekerja yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran yang sama, atau Pekerja melakukan pelanggaran lain yang lebih berat sifatnya. S.P. I, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

2. Surat Peringatan Tertulis II ( S.P. II )
S.P. II, dijatuhkan kalau Pekerja dalam masa sanksi S.P. I, melakukan kesalahan/pelanggaran, atau diluar masa S.P. I melakukan pelanggaran yang lebih berat. S.P. II berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

3 Surat Peringatan III. ( S.P. III )
Sanksi S.P. III dijatuhkan kalau dalam masa S.P. II, Pekerja melakukan pelanggaran, atau diluar masa S.P. II, Pekerja melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi. Sanksi S.P. III berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.


Pengusaha dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran dan di serahkan ke HR. Sanksi administratif berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan berupa:

Pelepasan/penurunan jabatan
Penurunan pangkat /Grade
Penundaan kenaikan Gaji
Pencabutan fasilitas yang diberikan oleh pengusaha.
Mutasi tugas kerja.


Sanksi skorsing dapat diberikan setelah Pekerja mendapat S.P. III, atau selama menunggu penyelesaian pemutusan hubungan kerja, atau atas pertimbangan keamanan dan keselamatan. Sanksi skorsing berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Selama masa skorsing, Pekerja dilarang untuk hadir ditempat kerjanya tanpa persetujuan dari Pengusaha. Selama menjalani masa skorsing, Pekerja yang bersangkutan berhak atas gaji tetapnya.


Sanksi pemutusan hubungan kerja dapat dijatuhkan kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran pelanggaran berikut :

1. Pekerja melakukan pelanggaran berat sebagai berikut :

Melakukan penipuan , pencurian , atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan
Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.
Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan , memakai dan atau mengedarkan nakotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja .
Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja .
Menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja .
Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan .
Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

2. Tindakan indisipliner secara berulang - ulang.

3. Mangkir berkepanjangan.